iklan

Keterlambatan APBD Berimbas Pada Lambatnya Program Kegiatan

Penulis: Admin - Kamis, 5 September 2024 08:32 WIB |
Dilihat : 332
Kali
Array

Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Entry Meeting Spending Review Sektor Ketahanan Pangan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah via zoom di Aula Inspektorat setempat, (4/09/2024). Entry Meeting dilaksanakan untuk mengevaluasi hambatan pembangunan sektor ketahanan pangan tahun anggaran 2024.

Inspektur Barito utara H.Rahmad Muratni mengatakan ini adalah bagian daripada penugasan.

“Yang namanya penugasan penyerapan anggaran, kami diminta untuk melihat khususnya sektor-sektor yang memiliki fokus sektor terkait ketahan pangan dan melihat seberapa jauh intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah”

Salah satu perwakilan dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengatakan 

review yang dilihat nanti seberapa jauh dukungan-dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dari pemerintah pusat khususnya pada sektor ketahanan pangan.

“Kalau berbicara tentang penyerapan anggaran, berapa persen realisasi untuk sektor ketahanan pangan,” katanya.

Pada kesempatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Drs.Jufriansyah mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat, salah satunya tentang penyerapan anggaran pada sektor ketahanan pangan.

“Apa saja yang menjadi kendala pada tahun ini, dari segi penyerapan anggaran di awal tahun kita memang ada kendala, dimana keterlambatan APBD berimbas pada lambatnya program kegiatan. Di satu sisi, sektor ketahanan pangan merupakan program prioritas dari pemerintah pusat dimana ada penangan inflasi, penanganan kemiskinan, dan lain hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, katanya.

“Di saat yang bersamaan pada hari ini Pj.Barito Utara melakukan monitoring harga-harga pokok sembako yang ada di Kabupaten Barito Utara, dalam rangka penanganan inflasi. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi eviden Pj.Bupaati untuk mendukung apa yang dilaksanakan pemerintah pusat”, Ujar Jufri.(rd)

Berita Terkait

Rekomendasi